Tingkatkan Kapasitas SDM di Tengah Skema WFH, Bawaslu Muna Gelar Diskusi Daring Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu
|
Bawaslu Kabupaten Muna menggelar diskusi internal bertajuk "Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu: Dari Laporan Masuk Hingga Putusan", Selasa, 17 November 2026. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat dari lokasi masing-masing menyesuaikan skema kerja dari rumah (work from home/WFH).
Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kabupaten Muna, Emponarta, bertindak sebagai pengantar diskusi dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa jajaran sekretariat memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan administratif maupun teknis terhadap setiap tahapan kerja pengawasan, termasuk pada divisi penanganan pelanggaran.
"Kesiapan administrasi dan pemahaman alur kerja oleh seluruh staf sekretariat merupakan fondasi utama. Meski bekerja dengan skema WFH, kualitas dalam memahami dukungan teknis dan fasilitasi kelembagaan terhadap penanganan pelanggaran harus tetap berjalan optimal tanpa kendala," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum (P3SH) Bawaslu Muna, La Ida, yang hadir sebagai pemantik diskusi menyoroti pentingnya ketelitian dalam mengawal proses kajian awal hingga registrasi laporan. Menurut dia, koordinasi lintas subbagian di lingkungan sekretariat sangat menentukan kelancaran penanganan sebuah perkara.
"Di Subbagian P3SH, setiap tahapan mulai dari penerimaan laporan hingga penyusunan berkas putusan terikat oleh batas waktu yang sangat ketat. Sehingga diharapkan ada pemahaman yang seragam di tingkat staf untuk meminimalisasi potensi kesalahan prosedural," ungkapnya.
Dalam sesi pemaparan materi, Staf Teknis Subbagian P3SH Bawaslu Muna, Geo Muna Saputra, menguraikan secara rinci mekanisme teknis penanganan pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan alur sistematis mulai dari verifikasi syarat formil dan materil laporan, kajian awal, klarifikasi para pihak, hingga penerbitan rekomendasi atau putusan.
"Pemahaman teknis pada setiap tahapan ini wajib dikuasai secara utuh agar proses pendampingan administrasi dan penyusunan dokumen hukum dapat berjalan presisi, akuntabel, dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan," tuturnya.
Penulis dan Foto : Nursan dan Aris
Editor : Amal